BPOM Prediksi 10 Juta Kematian Terjadi di 2050 Akibat Resistensi Antimikroba

Global Reporters24, PEKANBARU – Plt Wakil Sekretaris Bidang Obat dan Pengawasan Obat BPOM RI Rita Endang mengatakan resistensi antimikroba atau AMR dapat menyebabkan 10 juta kematian setiap tahun pada tahun 2050.

Resistensi antimikroba merupakan fenomena dimana bakteri, virus, jamur dan parasit berubah seiring berjalannya waktu dan menjadi tidak responsif terhadap obat-obatan, kata Rita Endang dalam keterangannya yang menjadi pembicara utama pada acara Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Pekanbaru, Senin. resistensi antimikroba adalah. (2 Mei 2024).

Hal ini membuat pengobatan infeksi menjadi lebih sulit dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memburuknya dan kematian, lanjutnya. Ia juga mengatakan bahwa jika tidak dikendalikan, AMR dapat merugikan pendapatan negara sebesar $3,4 triliun setiap tahunnya dan mendorong 24 juta orang ke dalam kemiskinan ekstrem pada dekade berikutnya. Menurut dia, dampak AMR juga terjadi pada bidang pertanian, peternakan, gizi, dan lingkungan.

Oleh karena itu, perlu melibatkan UPT BPOM seluruh Indonesia dalam upaya yang beragam, berskala besar dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini, kata Rita.

Berdasarkan hasil Survei Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (2021-2023), pada tahun 2023 terdapat 70,49% apotek yang menjual antibiotik tanpa resep dokter, menurun dibandingkan tahun 2021 dan 2022.

Ia mengatakan: “Jenis antibiotik yang paling umum diberikan tanpa resep dokter antara lain amoksisilin, sefadroksil, dan sefiksim.”

Rita mengatakan, tenaga kesehatan dan masyarakat juga mempunyai peran yang sama pentingnya dalam upaya memerangi resistensi antimikroba.

Sementara itu, Dewi Anggraini, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Riau, mengatakan ada kemungkinan terjadinya resistensi antibiotik jika pasien mengonsumsi antibiotik yang tidak digunakan dengan benar, terlepas dari resep dokter atau tidak. Seperti yang sering terjadi di Riau. Ia mengaku ditolak saat mencoba membeli antibiotik tanpa resep dokter di Yogyakarta.

“Tetapi setelah saya jelaskan dan buktikan bahwa saya seorang dokter, mereka bersedia hanya menjual antibiotik tanpa resep dokter.”

Dewi yang melakukan studi kasus di RSUD Arifin Ahmad Riau dan RS Eka Pekanbaru mengatakan, kendala terus muncul dalam upaya pengendalian resistensi antibiotik.

“Karena masih adanya perbedaan pendapat antar dokter mengenai penggunaan antibiotik, maka Program Penanggulangan Resistensi Antimikroba (PPRA) belum memiliki tenaga tetap, dan masih terdapat dokter yang tidak mau mengikuti pedoman penggunaan antibiotik. tidak meninjau kultur sebelum memberikan antibiotik dan kami tidak menggunakan antibiotik sebagai kultur imbalan atau risiko,” katanya.

Oleh karena itu, sosialisasi publik yang berkelanjutan diperlukan dan pedoman penggunaan dan pencegahan antibiotik perlu diperbarui secara berkala, katanya.